LAPOR: FMBB Tuntut Kepastian Lapak di Kampung Seni Borobudur ke Komisi IX DPRD Kabupaten Magelang

Magelang – //DJALAPAKSI NEWS// |Rapat komisi IX DPRD Kabupaten Magelang, Kamis 13 Feb 2025 di ruang Banggar dihadiri Ketua Komisi II, Dinas Pariwisata, Bapeda, Setda Bagian Perekonomian, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, tentang tuntutan Forum Masyarakat Borobudur Bangkit (FMBB):

1. Respon terhadap kemiskinan tersetruktur karena penutupan pintu 1 dan 2 belum ada kepastian dari Managemen Candi Borobudur atau PT TWC terkait pembatasan pengunjung.

2. Perpres 101 membawa petaka bukan angin segar karena penunjukan manajemen tunggal, dan akan dsampaikan oleh Komisi II untuk dijadikan atensi.

3. Kemunculan Kampung Seni Borobudur (KSB) dan Prana kenapa ada kesepakatan investor dengan PT TWC yang kontraproduktif.

4. SKMB masih belum mendapat kejelasan dan banyak yang bukan anggota koperasi bisa berjualan, maka dari pihak Komisi II akan memanggil dirut PT TWC untuk menjelaskan detail problematika.

Tanggapan Ketua Komisi II :

1. Kompleksitas permaslahan Borobudur sangat parah.
2. Akan diperjuangkan untuk segera bertemu dengan PT TWC agar segera ada action setelah dilantik bupati, akan segera ditindak lanjuti dari dinas, diantaranya:
a. Mendukung perbaikan Manajemen .
b. Dinas Kebudayaan memberikan fasilitasi untuk upacara tradisi.
c. Badan Hukum : akan mengawal aspirasi khususnya untuk Perpres 101, khususnya untuk Kabupaten Magelang akan mencari solusi.
d. Bagian Perekonomian: peran Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka regulasi termasuk Perpres 101 akan di revisi, adapun masukan daru Forum Masyarakat Borobudur Bangkit (FMBB) akan jadi pertimbangan.

Mas joko, Komisi II:
1. Respon dampak akan dibawa ke sidang dan dipertemukan DPR RI pada Komisi VII, terkait Perpres 101 akan difasilitasi oleh Bidang Hukum dengan Ketua Komisi II.

2. Mas Toro, Komisi II:
Fasilitasi untuk Kajian Pengelolaan Borobudur sebelum ke DPR RI.
Pariwisata harus menjadi prioritas Bupati terpilih, dan DPRD akan seiring untuk menjadikan Borobudur milik bersama.

3. Anggota Komisi II Dapil Bandongan:
Selama ini Borobudur dipandang baik-baik saja, yang tampilanya bagus dengan KSPN diharap Borobudur bisa membawa imbas sampai ke daerah Bandongan/Kaliangkrit, tetapi ternyata ironis Konsultan Pengelolaan Candi ternyata juga Pemerintah Jogja, kenapa bukan orang Borobudur yang seharusnya banyak dilibatkan.
Terkait dengan pengelolaan Candi akan banyak koreksi.
Bupati terpilih punya cita cita bagus pusat perkonomian akan berada di Candi Borobudur dan selama ini klaim masih Jogja, bahkan identitas pun tidak kita miliki, harapanya akan terus bersinergi.
Komisi II akan segera bersurat ke Ekskutif maupun PT TWC dalam waktu dekat akan segera menjadwalkan pertemuan berikutnya sesegera mungkin.

Oleh: Ag Borobudur
Editor & IT: mangpujan