Premanisne, Mafia Tanah Pada Zona Kawasan Industri

Jakarta – DJALAPAKSI NEWS |Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengeluhkan sikap ‘premanisme’ LSM dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang kian mengganggu, mulai dari penyimpangan penggunaan Zona kawasan Industri untuk Perumahan, kemudian keamanan dan menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri. Bahkan, tak sedikit investor yang telah mengadukan kondisi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar mengatakan beberapa kali ormas melakukan penyimpangan penggunaan Zona kawasan Industri untuk Perumahan serta demo di dalam kawasan industri dan menghalangi operasional pabrik. Pihaknya telah meminta bantuan aparat keamanan setempat. Namun, belakangan hal tersebut tak lagi mempan.

“Surat-surat dari pengelola kawasan kayanya sudah kurang mempan, akhirnya beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke presiden, ketemu presiden, ini beberapa tenant kita dalam kawasan, kemarin juga ada yang langsung ke BKPM minta jaminan keamanan,” kata Sanny dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Khususnya Keamanan di kawasan industri maupun berbagai wilayah lain di mana industri berkembang kini banyak menjadi sasaran ormas, seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sanny menyebut, beberapa pabrikan di dalam kawasan industri kena segel dan dikudeta hingga kontainer dari pabrik yang tak bisa keluar. Ormas tersebut melakukan demonstrasi lantaran meminta ‘jatah’ dalam pembangunan atau aktivitas pabrik.

“Yang mereka inginkan itu supaya terkait dengan pabrik, dia kan butuh transportasi, katering, mau bangun perluasan pabrik, mau beli bahan baku atau keluarin barang, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” ujarnya.

Sanny menyebutkan bahwa gangguan keamanan di zona kawasan industri tersebut memicu potensi kerugian berupa keluarnya industri dari kawasan hingga batalnya investor masuk ke kawasan industri. “Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga itu bisa ratusan triliunan,” jelasnya. Tak hanya itu, pihaknya juga masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti ketidaksinkronan birokrasi dan regulasi, permasalahan penyediaan utilitas industri dan masih adanya gangguan keamanan dan kurangnya kepastian hukum.

Artikel ini juga telah tayang di beberapa Media
Editor & IT: mangpujan